VIVAnews - Pangdam Jaya
Mayor Jenderal TNI Waris
akhirnya mengakui ada empat anggota TNI yang ditangkap karena diduga
terlibat serangkaian aksi brutal geng motor di Jakarta. Pangdam Jaya
juga mengaku sempat dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke
Cikeas, khusus membicarakan aksi geng motor yang mulai meresahkan
masyarakat itu. Dari situ terungkap, ada petinggi TNI yang lebih senior
dari Pangdam Jaya yang berada di belakang aksi ini.
"Saya dan Kapolda dipanggil Presiden ke Cikeas. Di sana saya bilang
ke Presiden, mohon maaf saya belum mampu memenuhi keinginan senior saya
yang ekstrem," ujar Mayjen Waris di Hotel Sahid semalam, Kamis, 19 April
2012.
Mendengar hal itu, masih kata Waris, Presiden bertanya siapa senior dimaksud.
"Saya jawab lantang: si A, atasan yang memimpin aksi geng motor,"
kata Mayjen Waris menirukan. Sayang, ditanya wartawan siapa persisnya
"A" itu, Waris menolak menjelaskannya.
Waris mengatakan sebagai Pangdam Jaya, dia merupakan kepanjangan
tangan Panglima TNI yang bertanggung jawab penuh menjaga keamanan di
wilayahnya. Selain itu, sebagai Ketua Garnisun Tetap I/Jakarta dia
juga sudah menegaskan ke semua angkatan TNI agar tidak berbuat onar dan
menggangu keamanan Jakarta.
"Sudah saya sampaikan ke angkatannya untuk tidak coba-coba mengacau
terkait geng motor. Jika ada pemimpin yang mendukung penyerangan geng
motor itu, maka dia tidak pantas disebut senior," Waris menegaskan.
Pernyataan
itu, kata Waris, sudah dia pikirkan matang-matang. Bahkan, dia
mengatakan siap dicopot dari jabatannya. "Kalau saya dipecat, juga tetap
bisa hidup. Saya orang Dharma Wulan, saya orang desa, biasa hidup
susah," katanya.
Polisi Militer sejauh ini telah menangkap empat
anggota TNI dari satuan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 6 Tanjung
Priok atas tuduhan terlibat penyerangan pada tanggal 13 April 2012.
Menurut
Waris, keempat prajurit TNI itu hanya ikut-ikutan. Dia mengatakan sudah
melakukan koordinasi internal terkait kasus ini. Semua anggota TNI yang
terlibat aksi pengeroyokan itu juga sudah dilaporkan ke komandannya
masing-masing. Mereka akan dijatuhi sanksi. "Sanksinya yakni sanksi
administrasi, berupa penundaan kenaikan pangkat," Waris menegaskan.
(umi)