JAKARTA - Media memegang peranan penting dalam
menentukan proses pelaksanaan Pemilu 2014 berkualitas, jujur dan adil.
Namun, media juga salah satu faktor yang dapat memicu potensi keamanan
menjadi tidak kondusif sepanjang jurnalis atau wartawan tidak netral dan
independen.
Pengamat politik komunikasi Universitas Mercu Buana,
Heri Budianto menilai, saat ini sudah banyak kecenderungan tidak netral
menyusul pemilik tempatnya bekerja sudah berafiliasi dengan partai
politik peserta Pemilu 2014. Tak heran kebijakan redaksionalnya
cenderung memihak.
Istimewa
Parpol peserta Pemilu 2014.
"Jangan mentang-mentang punya media, lalu calon
partai lain diabaikan. Sebaliknya, mentang-mentang tak punya ruang
publikasi, berbagai kiat dilakukan agar mencapai kesetaraan dalam
mencari opini publik," kata Heri dalam diskusi, 'Pemilu 2014 Bersih?' di
Restoran Horapa, Menteng, Jakarta, Senin (24/2/2014).
Mantan
anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dadang Rahmat, mengakui adanya
gejala itu. Ia menilai harapan pemilu yang independen sulit terlaksana,
ketika media yang harusnya mentransformasikan informasi mendidik kepada
masyarakat dengan menjaga netralitas tidak dilakukan.
"Pemilu
2014 tidak akan berkualitas, karena tidak sesuai dengan fungsi Media,"
tukas Dadang. Saat ini, sambung Dadan, beberapa media memiliki kedekatan
dengan parpol. Wajar jika ada adagium, siapa yang menguasai media, akan
menguasai ekonomi dan politik sekaligus.
Menurut Dadang, fenomena
yang ada hari ini berbeda dengan penguasa media masa lalu yang tidak
berafiliasi dengan parpol. Karena itu, fungsi media seharusnya tak hanya
mengedepankan independensi pemberitaan, tapi juga dapat mengedepankan
fungsi edukasi dan sosialisasi politik yang baik.
Independensi dan
netralitas media juga mendapat sorotan Ketua Presidium Indonesia Police
Watch (IPW), Neta S Pane. Ia mengatakan media justeru bisa menjadi
ancaman nyata dalam pemilu. Sebut saja, partai yang dimasuki pemilik
media kalah, besar tak menutup potensi merecoki perolehan suara lewat
medianya.
Apalagi, tegas Neta, dalam beberapa kesempatan, media dapat memicu kembali kekisruhan yang sudah selesai.
"Jangan-jangan konflik pemilu itu muncul dari media. Intinya media bisa saja menjadi provokator," kata Neta.
Kadiv
Humas Polri Irjen Ronnie Sompie mewanti-wanti, memang sudah tugas
kepolisian membuat pelaksanaan pemilu berjalan aman dan terkendali.
Tapi, dengan peran media akan sangat menentukan dan mudah memberikan
informasi kepada masyarakat secara langsung untuk ikut menguatkan
keamanan.
sumber : http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/02/24/pengamat-parpol-pemilik-media-massa-jangan-suka-mentang-mentang